7 Fakultas Kedokteran Menolak Intervensi Pemerintah

Tujuh profesor dari Fakultas Kedokteran — termasuk di antaranya FK UI, UGM, Unair, Unhas, USU, Unpad, dan UB– memfasilitasi diskusi tiny gratis untuk menyuarakan keberatan terhadap pengambilalihan Kolegium Dokter Indonesia oleh pemerintah yang dilakukan melalui konsil kesehatan yang baru.

Pertanyaan Utama Mereka:

1. Intervensi Pemerintah
   Para profesor menentang alih kontrol Kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan/ Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Mereka mengkhawatirkan kehilangan otonomi ilmiah dan profesional dokter akibat dari langkah ini.
2. Pemindahan Dokter & Dampaknya
   Banyak dokter senior yang juga menjadi pengajar di fakultas kedokteran dipindahkan, menyebabkan gangguan di rumah sakit pendidikan. Tindakan ini dianggap mengganggu kesinambungan dalam pendidikan kedokteran.
3. Risiko Penurunan Kualitas
   Para profesor memperingatkan bahwa tanpa adanya Kolegium yang independen dari pengaruh eksternal, kualitas dokter spesialis dan lulusan baru dapat menurun, yang pada akhirnya bisa berdampak pada keselamatan pasien.

Pernyataan Tegas dari Akademisi:

• Prof Djohansjah Marzoeki (Unair) : “Kolegium kedokteran harus mandiri dan independen … tidak bisa diintervensi oleh negara”.
• Prof Endang Sutedja (Unpad) : “Menteri kesehatan mengambil alih desain dan pengelolaan pendidikan tenaga medis … tanpa partisipasi akademisi”.
• Prof Wisnu Barlianto (UB) : “Alih tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah 28/2024 akan melemahkan kualitas pendidikan spesialis”.
• Para master besar dari Unhas & USU : Memperingatkan bahwa proses pengambilalihan Kolegium dilakukan secara kurang transparan– mempunyai potensi untuk menciptakan kesenjangan kompetensi klinis-ilmiah.

Tanggapan dari Kementerian Kesehatan

Pemerintah melalui staf ahli Menteri Kesehatan menyatakan bahwa pengaturan ini sesuai dengan UU Kesehatan 17/2023 dan dinyatakan sebagai upaya untuk memperjelas koordinasi, bukan sebuah pengambilalihan. Namun, para kritik memandang tindakan ini sebagai bentuk intervensi yang melemahkan organisasi profesi.

Mengapa Ini Penting?

• Kualitas Dokter & Spesialis : Otonomi Kolegium berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan, etika, dan pelayanan pasien.
• Fungsi Akademik & Klinis : Perguruan tinggi harus tetap memiliki peran dalam menentukan kurikulum dan pelatihan dokter spesialis.
• Transparansi Kebijakan : Keterlibatan pihak pendidikan, profesi, dan negara harus seimbang– tidak termonopoli oleh satu pihak.

Kesimpulan: